Kementerian Kebijakan Publik (KP)

Terdiri dari seorang yang menjabat sebagai menteri, yang berfungsi untuk mengkoordinasi dan diikuti oleh beberapa staf demi kelancaran berlangsungnya program kerja. Menteri KP sendiri merupakan bagian dari BPH dan berkedudukan dibawah Sekjen. Kementerian KP memiliki hak dan wewenang sebagai berikut :

  1. Membuat  kebijakan internal dan eksternal Kementrian Kebijakan Publik
  2. Membuat rancangan program Membuat rancangan program

 

Adapun Tugas, Kewajiban dan  Tanggung Jawab Kementrian KP, yaitu :

  1. Melakukan kajian, analisis dan rekomendasi penyikapan Komisariat terhadap isu-isu aktual kampus, daerah, nasional dan internasional
  2. Membuat press release hasil kajian
  3. Memberikan pencerdasan politik, dan isu-isu terkini kepada pengurus, kader, mahasiswa dan masyarakat
  4. Berkoordinasi dengan KP KAMMI Daerah Bogor
  5. Membangaun kemitraan dan kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka menungjang kinerja kementrian KP
  6. Melaksanakan agenda maupun kebijakan politik KAMMI Daerah ditingkat komisariat
  7. Ikut aktif dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh KAMMI Komisariat Ibnu Hayyan
  8. Mempertanggungjawabkan segala  kegiatan yang  telah  dilaksanakan kepada  Ketua Umum melalui Sekertaris jendral

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s